Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri yang terkenal pada masa pemerintahan Presiden James Monroe. Doktrin ini lahir muncul pada tanggal 2 Desember 1823. Pada saat itu Presiden Monroe melarang segala tindakan campur tangan negara-negara Eropa terhadap Amerika Serikat. Doktrin ini juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bersikap netral terhadap segala konflik-konflik yang mungkin akan muncul di Eropa pada masa yang akan datang. Doktrin ini tidak secara langsung menjadi doktrin nasional. Namun baru pada tahun 1840 doktrin ini mulai diperhitungkan setelah terjadi beberapa peristiwa seperti upaya Inggris dan Prancis untuk melibatkan diri dalam aneksasi Texas, serta perselisihan Inggris di Oregon dan keterlibatannya di California.
Dalam sejarahnya doktrin ini dikeluarkan untuk menanggapi intervensi dari negara-negara Eropa ke wilayah Amerika Serikat seperti Rusia yang mencoba menebarkan pengaruhnya di Alaska, Amerika Tengah, dan Selatan serta adanya kebangkitan kolonialisme dari Spanyol. Juga termasuk Inggris yang mulai menebarkan pengaruhnya di wilayah Amerika. Dikeluarkannya deklarasi atau doktrin ini sesunggunya merupakan monopoli Amerika Serikat untuk menguasai Amerika Selatan dan Tengah. Dan pada akhirnya doktrin ini juga digunakan oleh Presiden Amerika Serikat seperti John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt.
Doktrin Truman berasal dari pidato Presiden Harry Truman pada tanggal 12 Maret 1947. Saat itu Truman melakukan pidato sebagai akibat dari keputusan Inggris untuk menghentikan bantuan militer dan ekonominya kepada pemerintah Yunani dalam perang sipil melawan Partai Komunis Yunani. Truman meminta kepada anggota Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan kepada Yunani untuk melawan Komunis, selain itu Truman juga mengusulkan untuk membantu Turki karena Inggris juga sudah “lepas tangan” terhadap negara tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk menghambat menyebarnya nilai-nilai komunis. Mereka khawatir apabila Partai Komunis Yunani dapat memenangi perang sipil maka pengaruh ideologi Komunisme bersama Uni Soviet juga akan menyebar luas di Yunani. Untuk itu Presiden Truman mengusulkan kepada Kongres untuk segara memberikan dana bantuan kepada Yunani dan Turki senilai $400.000.000 serta mendukung pengiriman personil sipil dan militer Amerika Serikat ke kedua negara tersebut.
Keputusan Truman ini akhirnya disetujui pada tanggal 22 Mei 1947 dengan dua alasan. Yang pertama adalah karena Presiden Truman berpendapat jika peperangan sipil di Yunani dimenangkan oleh kelompok Komunis maka akan menciptakan ketidakstabilan pollitik di Turki, dan pada akhirnya ketidakstabilan tersebut akan menyebar ke seluruh daerah Timur Tengah. Hal ini menurut Amerika Serikat tentu saja tidak bisa dibiarkan karena Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan yang sangat besar di negara-negara Timur Tengah. Yang kedua adalah pendapat Presiden Truman bahwa Amerika Serikat dipaksa untuk membantu “free peoples” dalam perjuangan mereka melawan “totalitarian regimes”. Rezim totaliter menurut Amerika Serikat hanya akan merusak perdamaian internasional sehingga keberadaannya harus segera dihapuskan.
Selanjutnya adalah doktrin Nixon. Doktrin ini muncul pada tahun 1969 ketika Richard Nixon menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Ketika itu perang Vietnam telah berlangsung selama empat tahun. Perang tersebut telah merenggut kurang lebih 25000 nyawa tentara Amerika Serikat maupun Vietnam. Dan nampaknya perang tersebut tidak membawa perkembangan signifikan bagi Amerika Serikat. Ketika masa kampanye presiden tahun 1968 , Presiden Nixon menjanjikan adanya perdamaian terhormat di Vietnam. Ketika Nixon berkunjung ke Guam, pada tanggal 25 Juli 1969 presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat “cukup tegas pada dua poin”. Yang pertama adalah meyakinkan teman Amerika di Asia bahwa “Kami akan menjaga komitmen perjanjian kita” “Namun, sejauh masalah pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang menggunakan senjata nuklir” Amerika Serikat akan mengambil sikap yang berbeda. Pada masalah Vietnam War Amerika Serikat melalui presidennya mengumumkan rencana Vietnamization. Dimana Amerika akan menarik perlahan-lahan pasukannya dari konflik di Asia Tenggara dan digantikan oleh pasukan Vietnam Selatan. Pada tahun 1973, Amerika Serikat dan Vietnam melakukan perjanjian perdamaian secara resmi. Dan dua tahun kemudian Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan kemudian bersatu kembali di bawah rezim komunis.
Doktrin yang terakhir adalah doktrin Bush. Doktrin ini merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada saat pemerintah George W. Bush. Ungkapan ini pertama kali digunakan oleh Charles Krauthammer pada bulan Juni 2001 untuk menggambarkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian ABM dan Protokol Kyoto. Setelah kejadian 9/11 muncul kebijakan Amerika untuk memiliki hak dalam mengamankan diri dari negara-negara yang menjadi “sarang” atau memberi bantuan pada terorisme. Doktrin Bush ini sendiri menekankan pada perlawanan terhadap terorisme. Amerika Serikat mengambil kebijakan kontroversial untuk menggulingkan rezim yang dianggap akan mengancam keamanan Amerika Serikat. Berbagai kebijakan ini secara spesifik terdapat dalam teks Dewan Keamanan Nasional yang berjudul National Security Strategy of the United States yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2002. Doktrin Bush ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip strategi, keputusan kebijakan, dan ide-ide atau dasar pemikiran yang akan membimbing Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Di dalam doktri ini juga terdapat dua pilar utama yaitu (1) Serangan preemptive terhadap musuh potensial dan (2) mempromosikan perubahan rezim menjadi lebih demokratis. Penggunaan kata Doktrin Bush ini di Amerika Serikat, pemerintahannya khususnya, masih jarang digunakan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber :
Artikel
0 komentar :
Posting Komentar